Bangunan Rusunawa akan semakin banyak di DKI Jakarta

Warga yang bertempat tinggal di bantaran kali atau kolong jembatan akan di relokasi ke hunian yang lebih layak. Pemindahan warga yang menduduki bantaran kali, kerap kali menjadi permasalahan dalam banjir dan pendangkalan kali akibat sampah yang di buang tidak pada tempatnya, untuk itulah pemprov DKI melakukan relokasasi untuk warga agar pindah dari jalur hijau.

Pemprov DKI terus membangun rusunawa untuk warga yang terkena gusuran terutama mereka yang tinggal di bantaran kali. Salah satu masalah utama di Jakarta pada pembangunan rusun adalah tanah dan tumpah tindih dalam sertifikat.

Tidak hanya pemprov DKI, pemerintah pusat juga harus ikut turun tangan dalam pembebasan lahan yang dimiliki negara. Pemerintah pusat bisa memberikan sewa atau hibah kepada pemprov DKI, sehingga pemprov DKI dengan badan usaha daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun rusunawa bagi warga bantaran kali.

Samsul (51), penyewa sepeda onthel sangat mendukung dengan rencana pemerintah provinsi DKI yang melakukan relokasi warga bantaran kali ke hunian yang lebih baik. Harga yang ditawarkan pemerintah DKI untuk warga termasuk akal, tetapi ia tidak begitu suka dengan permainan oknum yang suka jual kepada pihak lain.

“Bangunan rusun untuk warga bantaran kali telah tersedia. Tetapi pindahan tempat jauh dari tempat kerja, apalagi transportasi umum juga sulit terjangkau.” Ujar Samsul.

Berbeda dengan Karno (40) warga kali pasir, ketika diminta keterangan dari mimpiproperti. “Saya sangat senang dengan peran pemprov DKI yang dalam bangun rusun. Tetapi kalau bisa diperjelas cara memperoleh unit di rusun. Karena kerap kali saya suka mendapat info yang simpang siur.”

Pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama PT Kereta Api Indonesia untuk berencana bangun rusunawa terpadu di sekitar stasiun kereta api. Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Solafide Sihite mengatakan, untuk aset lahan akan tetap menjadi milik PT KAI. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya akan memiliki aset bangunan yang dibangun di atas lahan tersebut. Seperti diketahui lahan milik PT KAI di Kampung Bandan memiliki luas 3,2 hektare. Lahan tersebut akan dibangun bagi warga yang bermukim di pinggir rel.

Pemerintah provinsi harus bisa menyediakan tempat tinggal yang bisa dimiliki warga tidak mampu dengan peran pemerintah pusat,  diperlukan melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Apabila setiap kota di Indonesia dan pemerintah pusat bekerja sama menyediakan tempat tinggal yang bisa dijangkau, bukan tidak mungkin daerah yang kumuh bisa menjelma menjadi perumahan yang asri dan layak huni.'

SUMBER